Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Hazan Zein Mahmud, menegaskan bahwa kondisi pasar modal Indonesia saat ini tengah mengalami krisis, namun belum dilakukan penanganan yang serius. Ia mengungkapkan bahwa pasar modal perlu “karantina” untuk mendapatkan perbaikan yang optimal.
“Pasar modal Indonesia tidak serius dalam menjalani perawatan, perlu langkah-langkah karantina. Jika sudah sembuh, baru bisa kembali beroperasi, tetapi jika tidak, harus diisolasi agar tidak menimbulkan bahaya lebih lanjut,” ungkapnya dalam sebuah keterangan resmi terbaru.
Hazan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pasar modal adalah kurangnya kepercayaan dari MSCI terhadap identitas pemegang saham. Menurutnya, para pengendali pasar sering kali menggunakan nominee untuk memanipulasi harga, yang merugikan integritas pasar.
Masalah Manipulasi Harga di Pasar Modal Indonesia
Hazan mengemukakan bahwa MSCI mendorong praktik yang lebih etis dalam perdagangan. Ia menekankan pentingnya penerapan regulasi yang lebih tegas untuk menghadapi pokok masalah seperti manipulasi harga dan transaksi semu yang merugikan banyak pihak.
“MSCI menggunakan istilah yang lebih halus seperti ‘coordinating trading’, padahal dalam Undang-Undang Pasar Modal, istilah yang tepat adalah manipulasi pasar yang dapat dikenakan sanksi pidana,” tambahnya dengan tegas.
Lebih jauh, Hazan berpendapat bahwa telah ada pembiaran terhadap pelanggaran undang-undang selama puluhan tahun. Ia mengingat kembali usulan yang diajukan lebih dari tiga dekade lalu tentang perlunya adopsi profesi spesialis dari pasar modal internasional untuk meningkatkan likuiditas dan menciptakan harga yang lebih adil.
Urgensi Transparansi dan Keberanian Melepas Budaya Negatif
Hazan mendorong adanya upaya untuk menciptakan pasar modal yang transparan dan terbuka. Ia menyatakan bahwa pelaku curang akan selalu beroperasi di bayang-bayang dan diperlukan suatu perubahan untuk membersihkan praktik-praktik tersebut.
“Harus ada keberanian untuk mengungkapkan aktivitas yang ilegal dan merugikan pasar. Kita perlu lingkungan yang lebih transparan untuk menghentikan mereka yang beroperasi di gelap,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar otoritas pasar modal segera memerintahkan seluruh anggota bursa dan bank kustodian untuk melaporkan identitas pemilik akun secara detail. Ini penting untuk mengungkap siapa sebenarnya yang berada di belakang transaksi-transaksi yang berisiko tinggi.
Penegakan Hukum yang Kuat dan Efektif di Pasar Modal
Hazan menegaskan bahwa otoritas harus berani memberikan sanksi keras kepada mereka yang melanggar hukum di pasar modal. Ia mencatat bahwa kejahatan yang dilakukan harus diproses secara pidana, dan hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.
“Aksi pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi yang tegas hanya akan menjadi insentif untuk pelanggaran yang lebih besar. Ketidakadilan di sisi hukum harus diatasi agar pasar bisa berjalan dengan baik,” tambahnya dengan nada khawatir.
Hazan kemudian mengacu pada kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor ini. Ia menilai bahwa meskipun ada pelanggaran besar yang merugikan banyak investor, pelaku malahan sering kali mendapatkan sanksi yang ringan, yang dianggapnya tidak memadai.
Perhatian Bersama untuk Mencegah Penurunan Status Pasar Modal
Rudiyanto, Direktur PT Panin Asset Management Indonesia, juga mengutarakan pendapat serupa. Ia menyatakan bahwa perlu adanya usaha serius untuk mencegah pasar saham Indonesia jatuh pada status pasar mandiri yang tidak menarik bagi investor global.
“Penegakan hukum harus benar-benar serius dalam menangani isu manipulasi harga saham. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut tanpa adanya tindakan nyata,” ujar Rudiyanto.
Menurut Nafan Aji, seorang Senior Technical Analyst di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, bukti konkret dibutuhkan untuk menunjukkan kepada MSCI bahwa pasar saham Indonesia menunjukkan keterbukaan dan aksesibilitas yang memadai.
Ia menjelaskan bahwa reformasi regulasi saja belum cukup tanpa adanya transparansi kepemilikan yang baik, serta data free float yang dapat diverifikasi. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci untuk menarik kembali kepercayaan investor.
Nafan juga menegaskan bahwa risiko penurunan status pasar Indonesia harus dipandang serius oleh semua pemangku kepentingan. Keputusan akhir dari MSCI tetap bergantung pada evaluasi yang menyeluruh terhadap situasi pasar saat ini.
“Kita harus sepakat untuk memperbaiki semua aspek terkait transparansi dan kaidah pasar agar investor merasa aman untuk kembali berinvestasi,” tutupnya.