By walker88Host 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, baru-baru ini menyampaikan pandangan kelompok buruh mengenai isu upah dan ketenagakerjaan dalam konteks nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Deklarasi Perjuangan yang disusun bersama dengan Partai Buruh guna menanggapi kondisi perekonomian terkini.
Said Iqbal menekankan bahwa ada empat poin utama dalam deklarasi tersebut yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Poin-poin ini mencakup penolakan terhadap upah murah, tekanan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan keberatan terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh DPR.
“Deklarasi perjuangan buruh untuk menolak upah murah, yang dikenal dengan istilah Hostum, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah,” ujar Iqbal dalam konferensi pers yang diadakan pada bulan Januari 2026.
Dalam diskusinya, Iqbal menekankan pentingnya revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dalam waktu satu minggu dengan kenaikan setidaknya 5 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026.
Selanjutnya, deklarasi ini juga meminta penetapan UMP DKI Jakarta pada besaran yang telah ditentukan dan menetapkan UMSP DKI Jakarta dalam waktu yang diarahkan. Hal ini bertujuan agar buruh Jakarta bisa mencapai kebutuhan hidup yang layak.
Protes Upah Murah Perlu Diperhatikan Secara Serius
Said Iqbal mengungkapkan bahwa tindakan gigih dalam menuntut kenaikan upah minimum harus mendapatkan perhatian penuh dari pihak pemerintah. Kenaikan ini diharapkan tidak hanya simbolis, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pekerja dan keluarga mereka.
Kegiatan ini melibatkan hubungan erat antara pekerja dan pemerintah, di mana para buruh menuntut keadilan sosial melalui negosiasi yang konstruktif. Menurut Iqbal, hal ini juga mencerminkan kepentingan rakyat yang harus diprioritaskan oleh para pemangku kebijakan.
Dalam konteks yang lebih luas, isu upah murah bukan hanya menjadi masalah sektor buruh, melainkan juga menyentuh aspek ekonomi dan politik di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Seruan untuk Penyelesaian RUU Ketenagakerjaan
Poin kedua dalam deklarasi perjuangan ini menekankan permintaan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menentukan upah minimum sektoral yang sesuai dengan rekomendasi di daerah tersebut. Hal ini menjadi krusial untuk menjaga kesejahteraan buruh di berbagai sektor industri.
Iqbal juga menjelaskan bahwa rekomendasi dari bupati dan wali kota yang ada di 19 kabupaten kota harus diperhatikan dan dikembalikan ke dalam kebijakan yang implementatif mengenai upah sektoral. Ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan keadilan sosial di lapangan kerja.
Dengan demikian, buruh berharap adanya kejelasan dan kecepatan dalam pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Pentingnya Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
Selain itu, deklarasi ini juga menekankan penolakan terhadap sistem pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Iqbal dengan tegas menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Menurutnya, pemilihan langsung adalah hak yang harus dijaga dan dipertahankan demi mewujudkan demokrasi yang sehat. Suara rakyat harus diakomodasi dengan baik dalam sistem politik yang ada.
Sikap kritis ini menunjukkan bahwa keterlibatan buruh dalam politik sangat penting, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penentuan kebijakan publik. Buruh berharap, dengan pemilihan yang langsung, aspirasi mereka lebih terwakili dan diperhatikan.