Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, melakukan kunjungan ke Perumahan Bersubsidi Grand Kencana Beji di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Maruarar mengungkapkan komitmennya untuk menyediakan 5.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat Pasuruan di tahun mendatang.
Maruarar pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pengembang yang telah mendukung program perumahan bersubsidi tersebut. Ia menilai kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait akan mempercepat pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
Selama kunjungan, Maruarar berharap Pemkab Pasuruan akan terus memberikan dukungan maksimal kepada pengembang, termasuk kemudahan dalam proses perizinan dan penyediaan lahan. Hal ini diharapkan dapat memperlancar pembangunan rumah subsidi berkualitas yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menyatakan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungannya dalam percepatan perizinan. Maruarar juga menggambarkan keyakinannya bahwa pengembang lokal mampu membangun lebih banyak rumah subsidi yang berkualitas.
Di samping itu, Maruarar menyoroti pentingnya melakukan relaksasi bagi calon debitur KPR yang terkendala oleh skor kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memiliki rumah.
Peran Pengembang dan Pemerintah dalam Penyediaan Rumah Subsidi
Pengembang memainkan peran penting dalam mewujudkan rumah subsidi yang berkualitas. Kolaborasi antara pengembang dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadirkan solusi perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan lahan dan mempercepat proses perizinan, sehingga pengembang dapat segera memulai proyek mereka. Dukungan ini akan berdampak positif terhadap kecepatan pembangunan rumah subsidi.
Maruarar mengingatkan bahwa tingginya permintaan rumah subsidi harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga rumah yang nyaman dan layak huni.
Pengembang yang berdedikasi mampu menghadirkan inovasi dalam membangun rumah subsidi yang tidak hanya memenuhi spesifikasi, tetapi juga estetik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan penghuninya di masa depan.
Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan jumlah rumah subsidi yang dapat dibangun semakin meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dapat terpenuhi secara efektif.
Inisiatif Pemkab Pasuruan dalam Meningkatkan Kualitas Perumahan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi warganya. Dengan pendataan yang tepat, mereka berupaya mengidentifikasi keluarga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 151 ribu orang yang masih belum memiliki rumah. Oleh karena itu, pendekatan yang sistematis dan strategis diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini.
Sejak tahun 2019 hingga 2025, Pemkab Pasuruan telah memperbaiki sekitar 11 ribu rumah tidak layak huni melalui program RTLH. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemkab juga mendukung kebijakan perumahan bersubsidi seperti SKB tiga menteri, yang memungkinkan pembebasan biaya BPHTB dan PBG. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan berbagai program ini, Pemkab Pasuruan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perumahan yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakatnya. Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Menyikapi Tantangan dalam Pembiayaan Perumahan
Di tengah aneka upaya pemerintah dan pengembang, tantangan dalam pembiayaan perumahan tetap perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah kredit bagi calon debitur yang terhambat oleh skor kredit yang rendah.
Maruarar mengusulkan agar ada relaksasi dalam skema pembiayaan untuk memudahkan akses masyarakat ke KPR. Terobosan ini diharapkan dapat menurunkan hambatan yang menghalangi calon pembeli untuk memiliki rumah.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam kepemilikan rumah. Melalui kebijakan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan.
Pengembang juga diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih beragam untuk calon pembeli, termasuk fleksibilitas dalam metode pembiayaan. Dengan begitu, langkah untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih mudah bagi setiap orang.
Pemkab Pasuruan bersama pengembang diharapkan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi tantangan yang ada, agar kebutuhan perumahan dapat terpenuhi dengan baik dan merata di seluruh daerah.

