Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini. Dalam pernyataannya di ajang Indonesia Economic Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta, ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan burden sharing dengan bank sentral demi stabilitas ekonomi.
Dalam konteks ini, Purbaya menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk tetap menjaga bank sentral sebagai lembaga independen. Ia menolak opsi pembagian beban pembiayaan yang pernah diterapkan pada tahun 2021 saat pandemi, ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dengan bunga nol.
Hal ini menjadi penting karena menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan tanpa saling mengganggu. Purbaya juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kekuatan fiskal yang memadai dan tidak akan mengandalkan opsi yang merugikan independensi bank sentral.
Dalam pidatonya, Menkeu menyatakan bahwa belakangan ini, Kementerian Keuangan telah berhasil mempertahankan kemampuan menerbitkan obligasi tanpa bergantung pada bank sentral. Kesehatan fiskal ini menjadi landasan untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih baik ke depan.
Mengapa Independensi Bank Sentral Sangat Penting untuk Ekonomi
Independensi bank sentral menjadi isu krusial dalam sistem perekonomian, ditandai dengan legitimasi dan kepercayaan publik. Purbaya mencatat bahwa bank sentral sebaiknya tidak dimonetisasi oleh kebijakan fiskal, karena akan membawa dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi.
Menurutnya, siklus politik yang terjadi dapat mempengaruhi kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter memiliki implikasi yang lebih luas dan lebih stabil. Oleh karena itu, menjaga jarak antara kebijakan fiskal dan moneter adalah langkah yang bijaksana untuk tujuan jangka panjang.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pembelian surat utang oleh bank sentral bisa merusak perekonomian saat tekanan politik meningkat. Hal ini menjadi dasar untuk menghindari intervensi yang bisa mengubah fokus bank sentral dari tugas pokoknya dalam mengelola inflasi dan stabilitas harga.
Koordinasi Antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
Purbaya menyampaikan bahwa meski tidak akan menjalankan burden sharing, Kementerian Keuangan tetap akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sinergi antara kedua lembaga ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi kepentingan masyarakat.
Strategi koordinasi ini termasuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam diskusi tersebut, Purbaya menekankan rencana untuk memperkuat komunikasi agar setiap kebijakan yang diambil saling mendukung.
Dengan menjaga koordinasi ini, diharapkan dapat tercipta program-program yang lebih terintegrasi dan efektif. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Implikasi Burden Sharing yang Harus Dihindari
Beban pembiayaan yang dibagi antara pemerintah dan bank sentral pada masa lalu menjadi pelajaran berharga. Purbaya menegaskan bahwa keputusan untuk menghindari burden sharing bertujuan untuk mengurangi risiko jangka panjang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Dia menambahkan bahwa masa-masa sulit tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan integritas dan independensi bank sentral. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tindakan semacam itu dapat mengakibatkan inflasi dan devaluasi yang berujung pada krisis ekonomi.
Dalam jangka pendek, mungkin ada godaan untuk menggunakan skema ini, namun Purbaya percaya bahwa dengan mempertahankan independensi bank sentral, negara akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari investor dan masyarakat. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan.
Purba juga meyakini bahwa masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya hal ini. Edukasi mengenai kebijakan ekonomi berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional.

