By walker88Host 
Ketua Umum REI, Joko Suranto, mengungkapkan komitmen anggotanya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan menjadi pendorong ekonomi nasional. Sektor properti, yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan ketahanan sosial.
Dalam pernyataannya, Joko mengungkapkan bahwa saat ini ada 401 anggota REI yang telah mengajukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 anggota telah melakukan akad dengan total nilai mencapai Rp240 miliar. Hal ini menunjukkan antusiasme dan keinginan dari pengembang untuk berkontribusi secara nyata dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.
Pembukaan Rakernas REI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, dihadiri oleh ratusan pengembang perumahan dan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dalam acara tersebut, tema yang diangkat adalah “Propertinomic 2.0”, yang berfokus pada upaya mengatasi hambatan dan mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Menurut Joko, banyaknya instansi yang terlibat dalam proses perizinan membuat koordinasi menjadi sulit. Masalah perumahan di Indonesia melibatkan tidak kurang dari sembilan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan. Hal ini menciptakan kerumitan yang bisa menghambat proses pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Joko juga menyampaikan harapannya agar Kementerian PKP dapat menjadi sektor pengarah yang mampu mengharmonisasikan berbagai perizinan. Saat ini, terdapat 314 proyek REI yang terhambat karena masalah perizinan, dan lahan yang terpakai mencapai 6.178 hektar dengan nilai investasi Rp 34,7 triliun yang belum optimal. Ini merupakan tantangan besar bagi sektor perumahan di Tanah Air.
Kesempatan Bagi Pengembang dan Kebijakan Pembiayaan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan ruang bagi semua pengembang, termasuk anggota REI, untuk memberikan masukan dan saran seputar kebijakan perumahan. Komitmen untuk mendengar berbagai kritik dan saran ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas program dan kebijakan yang ada.
Maruarar mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pengembang membangun rumah yang berkualitas dan layak huni. Para pengembang diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan membangun hunian yang baik bagi masyarakat.
Pada acara tersebut, Maruarar berpandangan bahwa Rakernas REI dapat menghasilkan keputusan strategis yang sangat diperlukan untuk kemajuan sektor perumahan di Indonesia. Penting bagi pengembang untuk segera memperhatikan kebijakan baru yang diusulkan agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PKP juga menjadi sorotan pada acara ini. Beberapa di antaranya adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku hingga 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian.
Program pembiayaan yang diterapkan juga mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di mana target pelaksanaannya adalah mencapai 50 ribu KPR FLPP pada bulan Desember. Kementerian PKP berinisiatif untuk mengurangi akses usaha mikro dalam pembiayaan perumahan untuk melawan praktik rentenir, dengan berkolaborasi bersama lembaga keuangan terkait.
Upaya Lingkungan dan Program Penghijauan
Berkaitan dengan isu lingkungan, Joko mengungkapkan komitmen REI untuk berpartisipasi dalam program penghijauan. Saat ini, mereka telah merencanakan program penanaman satu juta pohon, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ekosistem serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar hunian yang dibangun.
Sebagai langkah tambahan, Joko mengusulkan penanaman dua pohon untuk setiap rumah subsidi FLPP yang dibangun. Dengan asumsi 350 ribu rumah akan ditanami dua pohon, jumlah pohon yang akan ditanam mencapai 700 ribu. Ini merupakan inisiatif yang baik untuk mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan alam.
Menteri PKP juga mendukung inisiatif ini dengan menyampaikan harapannya agar penghijauan menjadi bagian penting dalam setiap proyek perumahan ke depan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang nyaman, tetapi juga lingkungan yang sehat.
Melihat tantangan yang ada, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam merealisasikan program perumahan yang berkualitas. Keberlangsungan program ini membutuhkan pembaruan kebijakan yang lebih sederhana dan efisien dalam perizinan.
Kedepan: Harapan untuk Sektor Perumahan Indonesia
Kedepan, harapan besar untuk sektor perumahan di Indonesia terletak pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi dan mengatasi berbagai hambatan. Joko menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam mewujudkan program yang tidak hanya memenuhi aspek kuantitas tetapi juga kualitas.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, diharapkan pengembang dapat memberikan solusi yang tepat. Komitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.
Dengan dukungan yang kuat, program seperti 3 Juta Rumah dapat menjadi tonggak pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan. Hal ini akan memperkuat pertumbuhan sektor properti dan pengembangan ekonomi secara keseluruhan.
Kontribusi dari semua pihak sangat diperlukan dalam mencapai target ini. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang layak juga harus digalakkan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya.